Penulis : Imam Prihadiyoko | Rabu,
18 Agustus 2010 | 20:15 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Meski Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan
negara Republik Indonesia mengedepankan sistem perekonomian Indonesia yang berwatak
sosial untuk kesejahteraan seluruh rakyat, tetapi kini praktiknya yang
berkembang adalah sistem ekonomi sangat liberalis dan terlampu pro-pasar atau
bahkan berpaham neo-liberalisme (neolib).
"Kondisi tersebut
jelas meninggalkan semangat dan agenda perekonomian nasional berbasis
kesejahteraan rakyat. Karena itu, jangan biarkan ekonomi Indonesia menjadi
neolib," ujar Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle, Syahganda
Nainggolan, di Jakarta, Rabu (18/8/2010) malam.
Menurut Syahganda,
masyarakat luas ataupun elite politik di Tanah Air harus mau melakukan kontrol
yang kuat terhadap kecenderungan berkembangnya sistem ekonomi yang semakin
liberal itu, dan mengembalikan arah perekonomian nasional pada agenda
kerakyatan.
"Ekonomi neolib,
selain melanggar konstitusi kita, juga akan menjadi faktor penghalang yang
membuat kita gagal memberikan kesejahteraan kepada rakyat," katanya.
Editor :
I Made Asdhiana
Sumber :
